Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Alek Kurniawan saat dikonfirmasi mengatakan, adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada perwakilan organisasi masyarakat.

 " Demi tepatnya sasaran kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Pemberian Dana Hibah Tahun Anggaran 2016, maka BPKAD sosialisasikan tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial dan belanja subsidi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekanbaru," sebut Alek.

Dikatakan Alek, pemberian dana hibah ini Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 900/4627/SJ Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Hibah dapat diberikan kepada, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, dan atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 

" Dengan adanya pemahaman tentang pemberian dana hibah ini, diharapkan dana hibah ini tersalur kepada yang membutuhkan," tutur Alek.

Selain itu, Alek juga menyampaikan bahwa Penerima Hibah Uang diwajibkan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Walikota. 

"Jika Laporan belum disampaikan kepada BPJS sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka tidak dapat melakukan pencairan untuk tahun berikutnya. Untuk penerima hibah yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, sebelum pencairan tahap berikutnya terlebih dahulu harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahap sebelumnya," pungkasnya. (r12)