PEKANBARU, Riau12.com - Adanya potensi kebocoran pajak yang tidak dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan berkemungkinan adanya "Gayus Tambunan" yang berkeliaran di perusahaan yang ada di Riau. Pasalnya, dari data yang dirangkum oleh Pansus monitoring lahan banyak terjadinya kebocoran pajak yang bernilai triliunan rupiah.

Seperti diberitakan sebelumnya untuk mencocokkan data yang dimiliki, Pansus juga sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Pajak Riau-Kepulauan Riau dan Dinas Pendapatan Perovinsi Riau.

"Kami akan mencari secepatnya kemungkinan ada asumsi penerimaan negara yang belum tergali. Yang hari ini  kita anggap ada Gayus-Gayus lain di perusahaan-perusahaan itu. Kalau bahasa kasarnya begitulah, ada Gayus lain yang bersembunyi. Kami akan menggali hal ini bersama-sama. Siapa sebenarnya mereka itu dan siapa yang berada di belakang perusahaan tersebut," ujar Suhardiman Ambiy, Rabu (26/8/2015) kemarin.

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Hanura ini, ke depan sesuai pertemuan dengan intasnsi terkait dirinya juga akan berkoordinasi untuk mendapatkan data yang valid untuk dijadikan acuan dalam melihat sejauh mana kerugian negara yang ditimbulkan akibat banyak perusahaan yang tidak membayar pajak.

"Pansus berharap bahwa kesempuranaan data yang dapat dari Pansus ini nantinya akan di korelasikan dengan data instansi-instansi terkait, kemudian kita akan mencari data-data final," jelas anggota Komisi A DPRD Riau ini.

Politisi partai Hanura ini mengatakan dari 450 perusahaan perkebunan, pihaknya mangasumsikan kerugian negara akibat tidak dibayarkannya pajak oleh perusahaan tersebut sebesar Rp17 triliun pertahunnya. Setelah Pansus menemukan perusahaan yang melakukan permainan dalam pembayaran tersebut mereka akan memberikan laporan kepada pihak yang lebih berwenang untuk mengeksekusinya.

"Jika kita hitung kapasitas pabrik, ini asumsi. Asumsi ini belum data final, dari PPN saja sudah mencapai Rp 17 triliun kerugian kita," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau juga menuturkan mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Pansus monitoring lahan.

"Kami sudah melakukan MoU dengan Kanwil pajak, akan kami lakukan uji petik kepada 6 perusahaan dan ini sudah bisa kita laksanakan berupa melakukan penagihan kepada 6 perusahaan yang kedapatan belum membayar kewajibannya," tutupnya. (r12/hrc)