Menkeu Purbaya Targetkan RUU Redenominasi Selesai 2027, Tujuan Efisiensi Ekonomi
Sabtu, 08-11-2025 - 11:13:27 WIB
Riau12.com-JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan redenominasi rupiah dengan mengubah nilai Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029.
Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi merupakan salah satu RUU prioritas yang direncanakan selesai pada tahun 2027. Redenominasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional, serta mempertahankan nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas rupiah di mata domestik maupun internasional.
PMK 70/2025 juga menetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu sebagai instansi penanggung jawab utama pelaksanaan redenominasi.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa redenominasi rupiah menjadi bagian dari empat RUU strategis yang sedang disiapkan Kemenkeu untuk periode 2025-2029. Selain RUU Redenominasi, Kemenkeu menargetkan penyelesaian RUU Penilai pada tahun ini, serta RUU Perlelangan dan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara pada tahun 2026.
“Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan empat RUU yang menjadi bidang tugas Kemenkeu dan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah tahun 2025-2029,” tulis PMK 70/2025.
Redenominasi rupiah ini diharapkan mampu menyederhanakan transaksi keuangan, mempermudah pencatatan akuntansi, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pembayaran maupun administrasi. Pemerintah menekankan bahwa perubahan nominal ini tidak akan memengaruhi nilai riil rupiah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Langkah ini menjadi salah satu upaya Kemenkeu untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi sistem keuangan, seiring dengan tantangan global dan kebutuhan modernisasi sistem moneter di Indonesia.
Komentar Anda :