Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama, menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Pertumbuhan pada triwulan I tercatat 4,87 persen.

“Kalau dirata-ratakan, triwulan I, II, dan III baru mencapai 5,01 persen. Jadi untuk memenuhi target 5,2 persen di akhir tahun, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 5,8 persen di kuartal IV. Itu bukan angka yang kecil, karena meningkatkan 0,01 persen saja sudah cukup sulit,” ujar Riza.

Riza menilai target ini sulit tercapai karena daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya hingga akhir kuartal ketiga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia yang menurun ke level 115 pada September 2025, turun dari 117,2 pada Agustus. Angka ini menjadi level terendah sejak Mei 2022.

Komponen penyusunnya, yakni Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), juga melemah masing-masing ke 102,7 dan 127,2 dari posisi bulan sebelumnya 105,1 dan 129,2.

“Indeks keyakinan konsumen turun, ekonomi saat ini juga turun, ekspektasi konsumen juga turun. Di sini juga terjadi perlambatan tabungan, sementara konsumsi meningkat dan cicilan pinjaman juga meningkat,” jelas Riza.

Riza menilai kebijakan fiskal pemerintah, termasuk penempatan dana Rp 200 triliun, belum memberikan dampak signifikan karena likuiditas perbankan masih terjaga. Ia menyebut suku bunga perbankan masih relatif kaku meski suku bunga deposito menurun.

Selain itu, paket stimulus ekonomi 8+4+5 dinilai belum akan terefleksi pada kinerja ekonomi kuartal IV. Menurut Riza, sebagian besar program dalam paket tersebut bersifat jangka panjang sehingga tidak langsung mendorong konsumsi masyarakat.

“Hanya saja mungkin ada yang perlu diperhatikan, stimulus ekonomi 8+4+5 ini kalau kita lihat program-programnya bukan seperti bansos yang bisa seketika mendorong daya beli masyarakat. Kebanyakan programnya bersifat jangka panjang,” imbuh Riza.

Ia juga menyoroti bahwa percepatan belanja pemerintah, baik melalui kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belum memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian. Menurutnya, upaya mempercepat penyerapan anggaran memang sudah dilakukan bertahun-tahun, tetapi hasilnya belum cukup optimal.

“Belanja pemerintah pusat perlu memperhatikan juga kualitasnya, jangan hanya sekadar didorong besarannya tanpa memperhatikan efektivitasnya, agar bisa membawa dampak nyata bagi sektor riil,” kata Riza.

Meski begitu, Riza tetap berharap pemerintah terus memperkuat dorongan fiskal sekaligus mendorong ekspor dan investasi, terutama di sektor padat karya yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.