Capaian ini mengejutkan, mengingat perencanaan awal APBD Riau dirancang dalam posisi defisit. Surplus ini menunjukkan adanya efisiensi dalam belanja daerah dan optimalisasi penerimaan di tengah tantangan fiskal.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan perkembangan realisasi APBD Riau tersebut.

Meskipun surplus, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau hanya 15,31 persen dari total pagu anggaran.

Capaian ini justru mengalami kontraksi sebesar 7,05 persen secara tahunan (year-on-year).

"Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau 15,31 persen dari total pagu anggaran. Namun demikian, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 7,05 persen secara tahunan (year-on-year)," kata Heni Kartikawati, Minggu (25/5/2025).

Penurunan pendapatan daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah melemahnya pendapatan transfer dari pusat yang turun 13,95 persen, serta penurunan tajam pada transfer antar daerah yang terkontraksi hingga 90,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tekanan pada pos pendapatan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan pertumbuhan sebesar 38,08 persen secara tahunan.

Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mengalami lonjakan luar biasa dengan pertumbuhan sebesar 1.099,09 persen.

Kinerja positif PAD dan lonjakan LLPDyS menjadi faktor signifikan dalam menopang sisi penerimaan daerah dan mengimbangi penurunan dari pos transfer pusat.

"Kemudian, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5.478,38 miliar atau setara 14,42 persen dari pagu anggaran. Mayoritas belanja masih didominasi oleh belanja operasi yang mencakup 88,19 persen dari total belanja," jelas Heni.

Meskipun belanja daerah dominan pada belanja operasi, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar 11,27 persen secara tahunan.

Penurunan ini terjadi hampir di seluruh komponen belanja, termasuk belanja transfer yang menurun 49,32 persen, khususnya belanja bagi hasil yang terkontraksi hingga hampir habis, yakni 99,70 persen.

"Belanja modal juga mengalami penyusutan sebesar 39,72 persen, sementara belanja barang dan jasa turun 14,90 persen, yang berdampak pada kontraksi belanja operasi sebesar 3,36 persen," imbuh Heni.

Hingga akhir April, belum terdapat pembiayaan daerah yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Meski begitu, kondisi keuangan daerah dinilai tetap solid dengan posisi anggaran yang menunjukkan surplus.

Heni Kartikawati menegaskan, bahwa kondisi ini mencerminkan upaya efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan daerah, di tengah berbagai tekanan fiskal yang ada.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat realisasi belanja produktif yang berkualitas, sekaligus mempertahankan kinerja pendapatan yang sehat agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan sesuai target.

"Kami berharap momentum surplus ini dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas daerah. Kinerja fiskal yang sehat akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Heni, menutup pemaparannya.(***)

Sumber: Halloriau