Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Pengusaha Migas, Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara), Peri Akri, SE, MM, memperkirakan cadangan minyak bumi yang tersisa di Riau hanya sekitar 2,5 hingga 3 miliar barel.

"Dalam 20 tahun ke depan, cadangan minyak bumi Riau diperkirakan akan habis. Setelah itu, Riau tidak memiliki lagi sumber daya migas yang signifikan," ujarnya saat membuka Sarasehan Nasional Permigastara 2025, Rabu (19/3/2025) di Menara Dang Merdu Gedung Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Pekanbaru. Acara ini mengangkat tema "Menggesa Migas Riau untuk Riau Sejahtera dan Berdaya".

Menurutnya, situasi ini menuntut langkah strategis agar pemanfaatan minyak bumi Riau bisa dimaksimalkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Dari Sarasehan Nasional ini, kita fokus menyusun langkah konkret untuk tahun 2025. Kita harapkan kegiatan ini dapat menghasilkan referensi dan masukan bagi industri migas Riau serta menjawab kegelisahan stakeholder migas," tambahnya.

Peri menilai, meskipun telah lama menjadi penyumbang devisa negara, migas Riau belum memberikan manfaat yang sebanding bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau. Padahal, minyak bumi Riau dikenal sebagai salah satu minyak berkualitas terbaik di dunia karena kadar belerangnya yang rendah.

Belum lama ini, Riau menerima dana Participating Interest (PI) dari pengelolaan Blok Rokan sebesar Rp3,5 triliun. Namun, dana yang seharusnya menjadi modal berharga bagi daerah ini justru menuai masalah dan bahkan menyeret beberapa pihak ke ranah hukum.

Oleh karena itu, Peri menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan seluruh stakeholder migas di Riau terkait pengelolaan industri ini. Mulai dari sistem produksi hingga pemanfaatan dana agar tepat sasaran.

Dalam acara tersebut, digelar dua sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang di sektor migas. Hasilnya, disepakati sejumlah wacana strategis untuk perkembangan industri migas Riau, termasuk rencana pembangunan kilang minyak guna mengelola hasil minyak bumi secara mandiri.

Gagasan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pengelolaan minyak bumi secara mandiri dan mengurangi ekspor guna meningkatkan ketahanan energi nasional. (***)

Sumber: Goriau