"Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban defisit anggaran daerah yang saat ini mencapai Rp2,2 triliun," katanya, Ahad (16/3/2025).

Pihaknya, kata Edi, sedang mencari sumber penerimaan baru untuk menekan defisit, salah satunya dari sektor migas.

"Kami sudah melakukan hearing dengan PHR dan meminta mereka mendukung peningkatan realisasi PI 10 persen untuk daerah, guna membantu menutup defisit pada 2025," kata Edi.

Edi mengungkapkan, pada 2024 terjadi overestimasi dalam proyeksi pendapatan dari PI yang ditargetkan Rp1,4 triliun, sementara realisasinya belum mencapai Rp300 miliar. Akibatnya, terjadi penundaan pembayaran sejumlah kewajiban daerah.

"Realisasi PI ini tergantung profit mereka. Dengan produksi minyak Riau yang stabil di atas 160 ribu barel per hari, seharusnya pendapatan bisa lebih besar. Kami meminta PHR transparan dalam melaporkan produksi migas mereka, karena daerah memiliki hak atas PI 10 persen," cakapnya.

"Kita tidak bisa menyerah dengan kondisi defisit ini. Jika pun efisiensi dilakukan, maksimalnya hanya Rp800 miliar atau sekitar tiga persen dari APBD. Karena itu, sumber pendapatan baru harus segera kita gali dan optimalkan," pungkas Edi.

PI 10 persen merupakan bagian yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Aturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.(***)

Sumber: Cakaplah