Wanita yang akrab disapa Ani itu menyinggung 'sidak' yang dilakukan Prabowo ke Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024. Ia menegaskan momen itulah yang memantik sang Kepala Negara melakukan penghematan belanja.

"Saya sampaikan bahwa sesudah Bapak Presiden (Prabowo) hadir di acara tutup tahun (2024), beliau melihat beberapa dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan di 2025 dari kementerian/lembaga (K/L)," ungkapnya, Jumat (24/1).

"Itu yang makanya disebutkan beliau (Prabowo) melihat secara detail," tegas Ani.

Prabowo memang tiba-tiba datang ke Kemenkeu pada akhir tahun lalu. Berdasarkan keterangan di Instagram Sri Mulyani, sang Kepala Negara ikut menghadiri Rapat Tutup Kas APBN 2024 sekaligus meluncurkan coretax.

Momen tersebut juga dipakai Prabowo untuk membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen. Ia mengumumkan bahwa kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025 berlaku hanya untuk barang-barang mewah.

Bahkan, Sri Mulyani mengklaim Prabowo adalah presiden pertama di Indonesia yang datang untuk melihat langsung Rapat Tutup Kas APBN.

"Selama ini, Presiden (Prabowo) juga menyampaikan indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran. Serta tentu mengurangi berbagai belanja-belanja yang dianggap dampaknya terhadap perbaikan, penguatan perekonomian dan kesejahteraan, memperbaiki produktivitas, menciptakan growth, itu perlu untuk diperkuat," tuturnya.

"Oleh karena itu, Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis," imbuh Ani.

Ada dua sumber utama penghematan APBN 2025 yang diincar Presiden Prabowo.

Pertama, sang Kepala Negara memangkas anggaran belanja K/L senilai Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.(***)

Sumber: Riaumandiri