Hal ini menjadikan Riau sebagai provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi di Sumatera pada bulan tersebut.

Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 3,15 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 persen.

"Penurunan kecil pada indeks harga yang dibayar turut mendukung daya beli petani kita," ujar Asep, Jumat (7/11/2024).

Indeks harga konsumsi rumah tangga di Riau juga turun sebesar 0,06 persen, sedangkan indeks harga untuk keperluan produksi atau Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa kenaikan NTP ini terjadi pada empat dari lima subsektor penyusun NTP di Riau.

"Kenaikan tertinggi dicapai oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan 3,55 persen, disusul oleh subsektor Peternakan sebesar 1,12 persen, Tanaman Pangan 0,44 persen, dan Perikanan sebesar 0,15 persen," jelas Asep. Di sisi lain, subsektor Hortikultura justru mengalami penurunan NTP sebesar 3,16 persen.

Di tingkat regional, tujuh dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan NTP pada Oktober 2024. Riau menempati urutan teratas dengan kenaikan NTP 3,18 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 2,21 persen dan Sumatera Utara sebesar 2,02 persen.

Sementara itu, Kepulauan Riau, Lampung, dan Aceh mengalami penurunan NTP masing-masing sebesar 0,93 persen, 0,85 persen, dan 0,24 persen.

Sebagai informasi Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.(***)

Sumber: Cakaplah