OJK tidak hanya terbatas pada melakukan pengawasan dengan memastikan bahwa rencana penyehatan di berbagai bank yang diawasi berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah lanjutan yang lebih komprehensif.

Langkah ini melibatkan koordinasi erat dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan perlindungan simpanan nasabah serta penanganan yang tepat bagi bank-bank yang berada dalam kondisi penyehatan.

Baru-baru ini, OJK menyatakan bahwa industri BPR dan BPRS akan terus menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari kondisi global dan domestik, maupun tantangan struktural yang berasal dari dalam bank itu sendiri.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa pencabutan izin usaha dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR gagal menyehatkan BPR/BPRS, yang sebagian besar disebabkan oleh penyimpangan operasional.

“Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S tersebut memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPRS/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut,” ucap Dian.(***)

Sumber: Cakaplah