Buku tersebut memuat pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp 133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 642,6 triliun.

Secara rinci, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 128,1 triliun. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah, dilansir dari kumparan, Minggu, 18 Agustus 2024.

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Pemerintah menjelaskan utang tahun depan pengelolaannya akan diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Bagi pemerintah, utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, tapi juga policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

“Batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali,” tegas pemerintah.(***)

Sumber: Riauonline