Permintaan itu menyusul Pemko Pekanbaru mengalami defisit anggaran lantaran kurang baiknya manajemen keuangan di instansi-instansi pemerintah daerah tersebut. Akibat defisit, gaji dan tunjangan pegawai menjadi terancam. 

"Pak Pj Walikota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru," kata Pj Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, Senin (29/7/2024) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

Pj Gubri mengaku, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru yang diaudit oleh Inspektorat Riau. Hal ini untuk membantu Pemko Pekanbaru dalam mencari ke mana-mana saja uang itu.

"Alhamdulillah surat timnya sudah saya teken untuk periksa Pemko Pekanbaru," cetusnya. 

Pj Gubri menerima laporan dari Pj Walikota Pekanbaru jika gaji pegawai bulan Juli tidak ada karena defisit. Namun hal itu sudah diatasi karena telah di drofing oleh Pemprov Riau. 

"Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, gaji bulan Juli tidak ada, habis karena defisit. Itu lah saya drofing, saya lapor ke Pak Mendagri, dan Pak Mendagri bilang silahkan. Itu sudah saya drofing," terangnya. 

Atas kondisi itu, Pj Gubri mengaku menerima ratusan berkas pegawai Pemko Pekanbaru yang mengajukan pindah ke Pemprov Riau. 

"Itu ada ratusan berkas pegawai Pemko Pekanbaru yang ingin pindah ke Pemprov Riau. Ini persoalannya karena TPP Pemko Pekanbaru rendah, dan itu pun hanya dibayar delapan bulan. Sehingga mereka rame-rame mau pindah. Itu kalau saya setujui bisa kosong Pemko Pekanbaru . Ini karena uang Pemko Pekanbaru tidak ada. Mungkin ini lah kesalahan manajemen," tukasnya.(***)

Sumber: Cakaplah