Riau12.comPEKANBARU-Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DY, mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2015-2016. Permohonan disampaikan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (11/9/2017). Permohonan itu diajukan kuasa hukum DY, Kapitra Ampera."Sesuai jadwal, sidang praperadilan akan digelar pada Kamis (14/9/2017)," ujar Panmud Pidana PN Pekanbaru, Efrizal. Menanggapi praperadilan tersebut, Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, menyatakan, suatu hal yang wajar dalam proses hukum. "Kita hormati praperadilan tersebut," kata dia. Dijelaskannya, praperadilan dan putusan sela tak masuk pokok perkara. "Kalau cacat kita bisa tetapkan tersangka lagi karena praperadilan dan putusan sela tak masuk pokok perkara," kata Sugeng. Sementara, Kapitra Ampera, membenarkan pihaknya mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka DY. Meski begitu, ia tetap DY tetap menjalani pemeriksaan di Kejati Riau. "Praperadilan tetap kita jalankan. Pemeriksaan kali ini baru prolognya saja. Kita akan serahkan datanya dan ungkap semuanya," kata Kapitra. Diberitakan sebelumnya, dalam kasus SPPD fiktif ini, Kejati telah menetapkan dua tersangka, yakni DL dan DY. Keduanya merupakan pejabat bagian keuangan di Bapenda Riau pada tahun 2015 dan 2016. Kedua terangka diduga membuat SPPD fiktif dan pemotongan anggaran perjalanan. Pada tahun 2015, pemotongan sebesar 5 persen, tahun 2016 sebesar 10 persen. Akibatnya negara dirugikan Rp1,3 miliar. "Ada modus membuat SPPD fiktif, orang tidak jalan tapi uang dikeluarkan, jalan dua orang tapi SPPD lima dan ada juga uang dikeluarkan akhir tahun tapi tak digunakan," papar Sugeng. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan catatan pada Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) APBD Riau 2015 lalu diketahui beban perjalanan dinas Pemprov Riau memiliki jumlah yang fantastis. Total beban perjalanan dinas sesuai Laporan Operasional Pemprov Riau mencapai Rp 275.999.581.336. (cakaplah)