Terbaru, ada wakil rakyat mengaku mendapat info teramat panas. Ia menyebut 9 perusahaan selaku piutang dikabarkan membayar fee sebesar 20 persen dari total pembayaran hutang kepada semua pihak yang dianggap berjasa menggoalkan anggaran tersebut masuk di APBDP Riau 2015. Artinya Rp44 miliar dari total Rp220 miliar disebar.

"Informasinya, perusahaan menyiapkan 20 persen dari total hutang eskalasi yang dibayarkan, untuk semua pihak yang terlibat dalam masalah ini. Sekedar informasi yang saya terima, pastinya silahkan dicari tahu kebenarannya," sebutnya yang tak mau namanya ditulis, Rabu (23/03/16) di gedung dewan.

Sebelumnya, Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura juga mendapatkan informasi terkait adanya dugaan suap tersebut. Namun, informasi yang didapatkannya, besaran yang disiapkan perusahaan bukan 20 persen, tapi 2 persen.

"Saya dengar selentingan, kabarnya pihak perusahaan memberikan 2 persen untuk meloloskan eskalasi ini. Kita berharap isu itu tidak benar, dan kawan-kawan kita tidak terlibat. Semoga itu hanya sebatas isu," jelasnya kepada wartawan.

Sementara itu, Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau sama sekali tidak mengetahui akan adanya dugaan suap yang dimaksud. Namun, jika ada nantinya, maka hal tersebut akan diserahkannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Wakil ketua DPRD Riau yang lain, Manahara Manurung juga menyatakan hal yang sama. Ia meminta oknum yang menerima fee (jika ada), diusut tuntas sehingga tidak ada saling tuding antara eksekutif maupun legislatif.

"Persolan ini harus dibuka selebar-lebarnya, agar masyarakat juga mengetahui apa sesungguhnya permasalahan yang sebenarnya," ujar anggota dewan Dapil Rokan Hilir ini.

Seperti yang diketahui, hutang eskalasi yang dibayarkan pemerintah Provinsi Riau ke perusahaan, kurang lebih sebesar Rp225 miliar.(r12/rt)