Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan menyebutkan, Kepala BPN yang diperiksa bernama Suwandi Idris. Dia diperiksa oleh jaksa bernama Zulkifli. "Hari ini saksinya satu saja, yaitu Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Mukhzan kepada wartawan, Kamis siang.

Mukhzan menyebutkan, pemeriksaan Suwandi seputar lahan yang dijadikan Pemerintan Kepulauan Meranti untuk membangun Pelabuhan Dorak.

"Pembebasan lahan ini diduga bermasalah dan akhirnya penyidik Pidsus menaikkan kasus ini ke penyidikan karena menemukan unsur tindak pidana," kata Mukhzan.

Sejauh ini, sebut Mukhzan, sudah ada belasan saksi yang diperiksa penyidik. Hanya saja, penyidik belum menetapkan tersangka dengan alasan masih mencari bukti lain.

Sebut saja nama Zubiarsyah yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti itu.

Selain dia, Penyidik juga telah memeriksa Iqaruddin yang merupakan Sekdakab Kepulauan Meranti saat ini. Iqaruddin juga diketahui merupakan Wakil Ketua Panitia Pengadaan Lahan untuk kawasan Pelabuhan Dorak.

Juga terdapat nama Yuliarso yang merupakan mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kepulauan Meranti. Sedangkan saksi yang belum hadir diperiksa, yaitu Simin dan Jus Salatun.

Keduanya merupakan pemilik tanah yang dibebaskan Pemkab Kepulauan Meranti. Ada juga nama Abdul Arif yang mangkir diperiksa. Abdul Arif merupakan penerima kuasa dari salah seorang pemilik lahan.

Kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 22 Januari 2016 lalu. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-02/N.4/Fd.1/01/2016, yang ditandatangani Kepala Kejati Riau, Susdiyarto Agus Praptono, tanggal 22 Januari 2016.

Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi atas Pelabuhan Dorak di Kepulauan Meranti dilakukan oleh Kejati Riau dan Polda Riau.

Kepolisian dalam kasus ini menindaklanjuti dugaan korupsi pada pembangunan fisik dan Kejati Riau menyelidiki dugaan korupsi pada pengadaan lahan pelabuhan.(r12/fr)