Kedatangan LSM tersebut ke Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI berlangsung pada Senin (22/9/2025). Direktur Eksekutif LSM Benang Merah Keadilan, Idris, menyampaikan ada dua laporan yang mereka sampaikan.

“Pemberian insentif kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau pada tahun 2024 menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010. Bahkan, saat temuan BPK muncul, tidak ada pengembalian dana,” jelas Idris.

Menurut Idris, kronologi bermula dari Pergubri Nomor 22 Tahun 2021 yang diteken Gubernur Riau Syamsuar dan Pj Sekdaprov Riau Masrul Kasmy, yang mengatur pemberian insentif. Namun, lima bulan kemudian diterbitkan Pergubri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sehingga mulai tahun 2022, Sekdaprov definitif SF Haryanto tidak lagi berhak menerima insentif.

“Artinya, pemberian insentif pada 2024 kepada Sekdaprov, termasuk Indra dan Taufiq OH sebagai Penjabat Sekdaprov, menyalahi aturan dan diduga kuat memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” tegas Idris.

LSM ini juga menyoroti pemberian insentif kepada ASN Provinsi Riau senilai Rp127,2 miliar. Menurut analisis mereka, pemberian insentif itu dipecah-pecah, tidak diintegrasikan dalam formulasi TPP ASN, sehingga berpotensi melanggar Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Pasal 12 UU Korupsi.

“Kami meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini dan menegakkan hukum secara konsisten. Unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi menurut investigasi kami,” ujar Idris.

LSM Benang Merah Keadilan menegaskan akan terus memonitor kasus ini dan siap menyerahkan informasi tambahan jika diminta pihak Kejaksaan Agung, termasuk dugaan insentif tahun-tahun sebelumnya.