Riau12.com-PEKANBARU - Bertempat di kantor DPD Riau di Jalan Sambu nomor 17, Pekanbaru, Selasa (14/8/2018), Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau yang juga Pimpinan BAP DPD RI / MPR RI Abdul Gafar Usman, menggelar dialog interaktif dengan jurnalis.

Dialog publik tersebut diberi tema "Peran DPD RI Menjawab Kegalauan Pemerintah Daerah Menghadapi Krisis Keuangan".

Yang menjadi sorotan dalam ajang diskusi kali ini terkait dengan dana yang terus bergerak hingga stagnannya pembangunan tol di Riau yang sedikit banyak berdampak terhadap roda perekonomian Riau.

Dalam paparannya, Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman mengatakan, pihaknya memang tidak bisa memungkiri bahwa DBH Riau setiap tahun selalu mengalami penurunan. Terlebih lagi, saat ini Blok Rokan dikelola oleh PT Pertamina sehingga ini dinilai tidak berpihak kepada daerah.

Meski demikian, kata dia, pemda/pemkab tidak boleh galau karena masih banyak sumber dana lain yang bisa dimanfaatkan.

"Dana bagi hasil.jika tidak ada hasil, apa yang mau dibagikan. Kalau hasil terlambat, tentu pembayaran ke daerah juga terlambat. Kira-kira begitulah kondisi yang kita alami. Namum perlu dicatat, bahwa faktor komunikasi juga menjadi penentu atas kelancaran pembayaran DBH Migas oleh pemerintah pusat. Selama ada komunikasi yang baik, maka pembayaran DBH Riau bisa lancar meski tidak selalu tepat waktu," ungkap Abdul Gafar Usman.

Abdul Gafar menambahkan, pemerintah daerah dalam hal Ini Pemprov Riau tidak bisa terus bergantung dengan transfer DBH, DAK dan DAU dari pusat. Pasalnya, masih ada Silpa APBD Riau 2017 sebesar Rp 4 triliun yang bersisa dan PAD Riau 2017 yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Riau di tahun ini.

Diketahui bersama, Riau memiliki 4 orang perwakilan di DPD RI yang menyerukan aspirasi masyarakat Riau Di kancah nasional. Selain Abdul Gafar Usman, juga ada Maimanah Umar, Instiawati Ayus dan Rosti Ulu Purba, yang juga memperjuangan aspirasi masyarakat Riau. (r12)