Riau12.com-PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau sayangkan sikap pemerintah pusat terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap membebani keuangan daerah.

"Kebijakan pusat harusnya melihat kondisi keuangan daerah," kata Taufik Arrakhman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau kepada wartawan, Kamis (31/05/18).

Politisi Gerindra ini pun menganggap, persoalan ini terjadi karena lemahnya koordinasi pusat dengan daerah, sehingga tidak melakukan pengecekan kesiapan anggaran daerah. Akibatnya, pemerintah daerah menjadi korban.

"Jangan terkesan ini hanya untuk pencitraan saja, untuk mendapatkan simpati ASN, tapi pemerintah daerah dibuat kalang kabut dan kebingungan sendiri. Harusnya ini dipikirkan dulu baru mengambil kebijakan," jelasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika tahun ini kebijakan THR diterapkan juga, maka pada tahun selanjutnya dikhawatirkan bakal menjadi kewajiban daerah yang harus dijalankan.

"Kalau kondisi keuangan kita mencukupi kita apresiasi, tapi kalau ini hanya pencitraan jelang Pilpres, kita sangat menyayangkan, karena tanpa mempertimbangkan keuangan daerah dan tanpa mempertimbangkan perasaan ASN yang akan di-PHP (Pemberi Harapan Palsu)," tutupnya.(rtc)