Riau12.com-PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru kembali menggelar rapat paripurna ke-8 tentang pandangan umum setiap fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 dan pendapat Kepala Daerah Kota Pekanbaru terhadap Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kamis 06 Juli 2017.
Pandangan umum setiap fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 yang telah disampaikan, semua fraksi menanggapi adanya kelemahan Pemko Pekanbaru terhadap pengelolaan keuangan daerah karena rendah dan lemahnya penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meminta agar Pemko dapat mencari solusi untuk meningkatkan PAD di tengah rasionalisasi anggaran.
Sementara itu, dalam menanggapi Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Setko Pekanbaru, M Noer mengatakan bahwa Ranperda tersebut merupakan amanah UU dan harus ditetapkan dengan Perda.
"Pada perinsipnya Pemko Pekanbaru menyetunjui Ranperda tersebut sesuai, tetapi harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan harus mengikuti peraturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono mengatakan pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tadi, teman-teman di DPRD banyak menanggapi masalah PAD yang tidak tercapai sesuai taget yang ditentukan oleh kepala daerah.
"Permasalahan tidak tercapainya PAD menjadi sorotan teman-teman di DPRD," katanya.
Untuk itu, Politisi Demokrat ini meminta setiap Organisasi Kepala Daerah (OPD) untuk dapat menggenjot PAD pada sektor-sektor yang dianggap memiliki retribusi PAD yang besar.
"Setiap OPD harus bekerja dan menggenjot PAD, agar pembangunan di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik di tengah rasionalisasi anggaran dari pusat," ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, sementara Pemko Pekanbaru diwakili oleh Sekretaris Kota (Setko) Pekanbaru M Noer. (r12/DPRD Pekanbaru)
