Riau12.com-PEKANBARU-Sudah ditandatanganinya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di Dinas Kesehatan Provinsi Riau oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman membuat Komisi E DPRD Riau merasa dibohongi.

"Sebagai mitra kerja, seharusnya pihak dinas menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dijalankan kepada kami. Ini tidak, tiba-tiba kami sudah dapat laporan kalau RKPD 2018 sudah selesai dibahas dan sudah ditandatangani gubernur. Kalau seperti itu, DPRD sudah mentah-mentah dibohongi," kata Muhammad Adil, Wakil Ketua Komisi E kepada wartawan, Jumat (09/06/17).

Dengan sudah disetujuinya RKPD di Dinas Kesehatan tersebut, maka selanjutnya RKPD tersebut akan menjadi KUA-PPAS. Dengan begitu, maka tidak ada program lagi yang bisa ditambahkan untuk kegiatan tahun 2018.

"Kami kecewa betul, setidaknya draft nya dikasih tahu dulu ke DPRD. Kalau seperti ini kondisinya, jangan-jangan ini bukan program Dinas Kesehatan, tapi titipan orang karena sebentar lagi mau Pilkada di Riau," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Aherson, Ketua Komisi E. Menurutnya, DPRD sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD tersebut.

"Kami ini mitra, bukan siapa-siapa. Saling terbuka sajalah, kalau ada masalah dan kendalakan kami bisa memberikan bantuan dan masukan. Untuk masalah kesehatan ini, kami juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terutama saat melakukan reses," tandasnya. (r12/rt)