Riau12.com-PEKANBARU-Akibat adanya pokok pikirannya dipangkas yang disebabkan oleh rasionalosasi anggaran di tahun ini membuat Anggota Komisi D DPRD Riau tampak meradang. Sikap seperti ini dicurahkan anggota komisi saat hearing dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau.

"Kegiatan yang dirasionalisasi harusnya dibicarakan dengan kami, bukan dinas sendiri yang memangkas anggaran kegiatannya," kata Sumiyanti, anggota Komisi D dalam hearing, Rabu (07/06/17).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan, apalagi program yang ada di dinas sebelumnya sudah dibicarakan dan disepakati dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dengan Banggar DPRD Riau.

Anggota Komisi D yang lain, Abdul Wahid juga mengatakan hal yang sama. Ia tampak meradang saat pokok pikirannya dalam APBD Riau tahun 2017 untuk daerah pemilihannya (Inhil) dipotong sampai 50 persen.

"Kalau ada pemotongan 20-40 persen, seharusnya disamaratakan. Saya mendapat laporan dari staf bapak, di Dapil saya dari Rp10 miliar lebih dipotong jadi Rp6 miliar. Jangan di daerah ini sekian persen pemotongannya,tapi didaerah lain lebih kecil. Itu kan jadi tidak adil," ungkapnya.

Sementara itu, M Amin, Plt Kadis PKPP mengatakan, total rasionlisasi di dinas yang dipimpinnya sekitar Rp90 miliar lebih dari total anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Pihaknya sudah mengupayakan, pemangkasan anggaran di setiap kegiatan tidak lebih antara 20-25 persen.

"Kami berjanji akan mengevaluasi kembali kegiatan yang dipangkas tersebut, khususnya kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat langsung, seperti pelatihan- pelatihan," tandasnya. (r12/rtc)