"Harusnya pemerintah pusat mesti melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan. Pertumbuhan ekonomi di Riau hanya dua persen, ini jelas menyusahkan masyarakat nantinya," kata Asri Auzar, Sekretaris Komisi D DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (05/05/17) seperti dilansir riauterkini.

Kemudian ia menyebut, bagi masyarakat yang menggunakan listrik bersubsidi, maka tidak diberlakukan kenaikan TDL yang dimaksud. Beda halnya jika perusahaan industri yang notabenenya tidak menggunakan listrik bersubsidi.

Lebih lanjut ia tampak menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menaikkan TDL tanpa dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dalam menaikkan TDL menurutnya, perlu dilakukan.

"Karena PLN ini kan perusahaan negara, bukan perusahaan pribadi. Tentu ini sangat kita sayangkan kalau dinaikkan secara mendadak, akibatnya masyarakat semakin terkejut dan menderita ke depannya. Karena untuk kebutuhan saat ini saja sudah tidak cukup, ditambah lagi biaya anak mau masuk sekolah dan sebentar lagi masuk Bulan Ramadhan," jelasnya.

Terakhir ia menyebut, jika alasan menaikkan tarif adalah beban subsidi yang besar, maka PLN harus melakukan penertiban dengan mencabut subsidi pada orang-orang yang dianggap mampu.

"Kalau yang sudah mampu cabut subsidinya, pihak PLN harus gencar melakukan razia terhadap itu. Karena masih banyak masyarakat yang mampu namun masih menggunakan listrik yang disubsidi, banyak contohnya seperti itu seperti di Kota Pekanbaru," tutup politisi Demokrat ini. (*)