Riau12.com-PEKANBARU-Komisi A DPRD Riau merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang izin PT Chevron yang akan berakhir tahun 2021 mendatang dan menyerahkan asetnya ke pemerintah Provinsi Riau.

"Nanti melalui pimpinan dewan, kita merekomendasikan ke pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang izin PT Chevron," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A kepada wartawan, Kamis (04/05/17) seperti dilansir riauterkini.

Dengan tidak diperpanjangnya izin PT Chevron, maka minyak yang ada di Provinsi Riau bisa dikelola pemerintah daerah dan keuntungannya banyak didapatkan pemerintah Provinsi Riau daripada pemerintah pusat.

"Ini juga bisa menjadi peluang usaha bagi anak daerah dan penambahan hasil daerah bisa menjadi bertambah, hitung-hitungan kita seperti itu. Banyak dampak positif nantinya," ungkap politisi Hanura ini.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah daerah selalu siap untuk mengelola minyak yang dimaksud. Pengelolaannya pun akan dilakukan dengan baik agar Pendapatan Asli Daerah makin bertambah.

"SDM kita saya kita sudah mampu untuk mengelolanya. Nanti akan dikelola oleh orang yang berkompeten yang dilakukan secara profesional dan memiliki modal yang cukup," tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi A temukan sejumlah persoalan di PT Chevron. Salah satunya tentang fasilitasi pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM).

"Kunjungan kerja kali ini merupakan tinjauan ke lapangan kita atas laporan yang disampaikan LAM Riau ke kita tentang TTM ini," kata Suhardiman Amby saat melakukan kunjungan kerja langsung ke PT Chevron, beberapa hari yang lalu.

Saat mengunjungi salah satu fasilitas pengolahan TTM yang menggunakan metode bioremediasi, Komisi A disuguhkan program pemulihan TTM dengan metode bioremediasi yang diawali melalui program rintisan pada tahun 1997 silam.

Selain bioremediasi, metode lain yang diterapkan adalah cement kiln, pemanfaatan batu bata dan landfill di Pulau Jawa yang mendatangkan tenaga ahli dari Jepang. Suhardiman Amby pun memberikan kritikan terhadap hal ini.

"Nah, di sini yang kita kritisi, tidak ada satu pun masyarakat Riau yang mendapatkan manfaat dari TTM ini. Cement kiln sampai untuk batu bata pun dibawa ke luar Riau, jadi untuk Riau apa," ujarnya.

Menurutnya, ada baiknya pengelolaan TTM ini diserahkan ke masyarakat Riau. Agar nantinya, segala sesuatunya tidak terbuang begitu saja ke luar Riau. Juga bisa menyerap tenaga lokal, sekaligus terjadi transfer teknologi kepada putra daerah.

"Bayangkan saja, 800 ribu ton per hari TTM di Chevron ini dengan biaya ongkos pengiriman sekitar Rp3 juta per ton. Sekitar Rp223 miliar anggaran dari negara untuk mengangkut barang saja, coba ini bisa diperuntukkan masyarakat Riau, kan menguntungkan buat daerah," terangnya.(*)