Menanggapi rumor tersebut, pakar hukum tata negara Mahendra pun angkat bicara. Meski kabar tersebut datang dari media sosial (medsos) . 

Menurut Yusril, Walaupun dilantik Presiden Jokowi menjadi , namun kemungkinan akan melantik Anies-Sandi sangat kecil.

Dia menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 163 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pemda dengan tegas mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di Ibu Kota Negara. Bila Presiden berhalangan, maka dilantik oleh Wakil Presiden.

"Jika Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berhalangan barulah dilantik oleh ," kata mantan Menteri Hukum dan HAM era presiden Gus Dur, Jumat (21/4/2017) lalu.

Karena dengan demikian, kata pakar hukum tata negara ini, bahwa kemungkinan (Jika jadi ) melantik Anies-Sandi, itu sangat kecil.

"Kalau benar dilantik jadi oleh Presiden Joko Widodo, melantik Anies dan Sandi menjadi Gubernur dan Wakil itu sangat kecil kemungkinannya. Bisa dikatakan itu hanya dagelan belaka," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini. 

Sebelumnya diisukan, pada tanggal 25 agustus 2017 nanti akan ada Reshuffle Kabinet Kerja. Salah satu menteri yang diganti adalah Tjahjo Kumolo dan akan digeser untuk mengisi kursi menteri yang lain. Sementara ditunjuk sebagai pengganti Tjahjo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Meski demikian, sebelumnya, akan terlebih dahulu mengundurkan diri dari gubernur DKI dan digantikan oleh Djarot Syaiful Hidayat sebagai PLT hingga masa jabatan berakhir pada bulan Oktober 2017 mendatang. 

Nah, setelah dilantik menjadi mendagri, dikabarkan akan melantik Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, Anies - Sandi pada bulan oktober 2017 nanti. 

Selain itu, isu soal pos menteri yang bakal diisi oleh mantan calon gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu juga telah dibahas oleh para nitizen dari lembaga dunia maya, alias media sosial (Medsos) pada dua hari terakhir, sejak berita kekalahan -Djarot di pilkada putaran kedua, Rabu (19/4/2017). Jika kabar ini benar, maka bersyukurlah , bahkan kekalahan membawa berkah baginya dan masyarakat luas di Indonesia.(r12/ucn)