Singkat cerita, awalnya Jokowi mengemukakan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat di tahun 2017 ini. Dan target tersebut akan meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak,"papar mantan Wali Kota Solo tersebut, dikutip di kompas.com.

Jokowi menyebutkan jika dirinya selama ini selalu bekerja dengan menggunakan target. Jika dianggap target yang diberikan oleh Jokowi terlalu tinggi, mantan Gubernur DKI Jakarta tidak mempersoalkannya.

"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," papar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi menyebutkan jika target tidak mampu tercapai, beliau akan melakukan pergantian atau pergeseran posisi menteri.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," jelas Jokowi.

Reshuffle adalah salah satu cara Presiden Jokowi untuk mencapai target program yang telah ditentukan. Dan mengenai sertifikasi tanah, pemerintah sebelum Jokowi-JK hanya mengelurkan 400.000 sertifikat saja setiap tahunnya. Dan semetara, catatan Jokowi menyebutkan jika setidaknya ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang harus diberi sertifikat.

"Kalau tidak diberikan target-target yang konkret, ya selalu sampai kapan pun, kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun pensertifikatan ini bisa diselesaikan?" papar Jokowi

Jokowi juga menyebutan jika macetnya atau lambannya sertifikasi lahan itu menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses permodalan atau layanan keuangan lainnya. Dan oleh sebab itulah sertifikat lahan harus segera diselesaikan lantaran itu merupan salah satu penjamin peminjaman modal di lembaga keuangan.(srt)