Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan adapun hal-hal yang harus dipenuhi jika gojek beroperasi di Pekanbaru yakni ketentuan-ketentuan dari Kementrian Perhubungan. 

"Ketentuan-ketentuan dari kementrian apa saja yang harus dipenuhi kalau saja mereka bisa beroperasi. Tapi kita di Pekanbaru tentu harus mempelajari ini karena banyak sekali ojek-ojek yang berada di kawasan pemukiman dan lingkungan kita yang akan kehilangan mata pencarian. Tentu ini harus disikapi sesegera mungkin apa lagi mereka sudah melakukan operasional di Pekanbaru," terangnya.

Sementara terkait pemanggilan, lanjut Puji, pihaknya belum bisa melakukan pemanggilan kepada dinas perhubungan sebelum mendapatkan data yang pasti baik itu masalah perizinannya, operasionalnya, penanggung jawab gojek ini. 

"Akan tetapi nanti kita akan pertanyakan nanti ke dinas perhubungan dan diharapkan sebelum pemanggilan dishub meiliki data-data dari perizinan gojek," jelasnya.

Kepada Pemko Puji juga meminta ke aparat pemerintahan, agar segala sesuatu sebelum dilakukan launcing atau operasional baik itu menggunakan teknologi ataupun konvensional agar betul-betul ada pengawasannya dari pemerintah jika mereka melakukan kegiatan di kota pekanbaru. 

"Memang masyarakat membutuhkan transportasi murah tapi tentu harus ada income bagi pemerintah kota dalam hal ini, seperti masuknya ke pendapatan asli daerah (pad) kalau adanya izin. Namun jika tak berizin tentu tidak ada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah kota. Ketentuan ini harus dicermati oleh pemko, apakah itu badan pelayanan satu pintu. Kita juga mengimbau mereka untuk mempertanyakan izinnya apakah melalui mereka atau melalui dishub," tutupnya.(r12/hr)