Hal itu dikatakan oleh anggota Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, Jumat (7/4/2017) yang disitat dari Wal facebooknya.

Dia menjelaskan proposal kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau, beberap waktu lalu, akan dikaji kembali dan dilakukan rasionalisasi sesuai Standar Satuan Harga (SSH) di Provinsi Riau.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan respon baik, terkait penyediaan kebutuhan anggaran pengawasan ditengah anggaran yang dimiliki minim terkait dengan pengurangan Dana Alokasi Umum atau DAU maupun Dana Alokasi Khusus atau DAU yang dilakukan pemerintah pusat," jelasnya.

Menurut Rusidi Rusdan, dana hibah pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau, meskipun bersumber dari pemerintah daerah, namun mekanisme pengelolaannya mengikuti mekanisme APBN sebagaimana diterapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah.

"Walapun Bawaslu Riau tidak lagi bersifat Ad hoc namun pertanggungjawaban dana hibah Pilkada serentak tetap melalui Bawaslu RI, karena kan melalui APBN," dalihnya. (r12).