Riau12.com-PEKANBARU-Legislator Riau, Muhammad Adil mengatakan, pihaknya sangat mendukung untuk menunda program pengamanan kantor DPRD Riau tersebut. Pasalnya dari awal kegiatan tersebut menurutnya sudah banyak kejanggalan dan keanehan dalam pelaksanaannya.

Bahkan menurut Adil, program tersebut mestinya bukan hanya ditunda saja, tapi juga harus dihentikan, karena jelas-jelas menyalahi aturan. Tidak hanya itu, ia juga mendesak Pemprov Riau agar mengambil sikap tegas terhadap Sekwan DPRD Riau, Kaharuddin, yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

"Tidak hanya menghentikan atau mencoret kegiatan ini, tapi Gubernur harus bertindak tegas terhadap Sekwan DPRD Riau, dengan memberhentikan yang bersangkutan, jangan tunggu-tunggu lagi, gubernur harus segera bersikap," ujar Adil seperti dilansir Tribunpekanbaru.com, Selasa (14/3).

Dari perencanaan kegiatannya saja menurut dia sudah tidak matang. Apalagi realisasinya sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ia juga menduga, ada mark up yang tidak sedikit jumlahnya terjadi dalam penganggaran tersebut.

Politisi Hanura ini mencontohkan, penganggaran diperuntukkan bagi 136 orang personil pengamanan di kantor DPRD Riau. Disitu termasuk penggajian seluruh personil, pakaian dinas, tunjangan hari raya, BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, dan berbagai anggaran lainnya. Namun ternyata 136 orang tersebut menurutnya fiktif, karena tidak ada pengamanan melekat terhadap anggota dewan seperti yang disampaikan Sekwan.

"Sekwannya kemaren menjelaskan di media, ada beberapa anggaran juga yang dibayarkan. Ia juga menjelaskan, dari 136 itu tak semuanya jaga kantor, tapi juga ada pengamanan melekat. Sekarang saya tanya, siapa anggota dewan yang diberikan pengamanan melekat. Saya sudah 2,5 tahun di sini tak pernah ada pengamanan melekat diberikan, sepengetahuan saya kawan-kawan lain juga tak ada. Lantas mana orangnya yang 65 orang pengamanan melekat tersebut," beber Adil.

Oleh karena itu, Adil menilai, apa yang disampaikan Sekwan tersebut adalah bohong. Bahkan Gubernur Riau saja menurutnya juga sudah meminta penjelasan soal itu namun belum kunjung dijelaskan. Ia juga meminta agar persoalan ini diusut tuntas.

"Kawan-kawan di Komisi A DPRD Riau kabarnya juga meminta penjelasan kepada Sekwan beberapa hari lalu soal itu, namun ia juga belum bisa menjelaskan. Bukankah ini akan menambah kecurigaan berbagai pihak. Kalau memang tidak salah, mbok yo muncul, jelaskan seterang-terangnya, jadi orang tak bertanya-tanya lagi. Jangan hanya buat anggaran, bermasalah. Lalu menghilang-hilang. Karena itu, kita minta masalah ini diusut tuntas," tuturnya.

Anggota DPRD lainnya, Musyaffak Asikin mengatakan, dirinya juga tidak pernah memiliki sekuriti yang diadakan oleh Sekwan. Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota DPRD Riau, Abdul Wahid, menurut dia, tidak ada sekuriti yang melekat padanya.

Pun demikian dikatakan oleh anggota DPRD Riau lainnya, Mansyur HS, juga mengaku tidak ada pengamanan melekat tersebut kepada dirinya. Anggota DPRD Riau lainnya, Yulianti juga mengatakan hal yang sama, bahwa dirinya tidak ada diberikan pengamanan melekat tersebut.

"Pengawalan sekuriti untuk masing-masing anggota dewan menurut saya tidak perlu dilakukan. Karena sebenarnya kita lebih membutuhkan staf ahli, ketimbang pengamanan melekat," kata Yulianti.

Sementara itu, Sekwan DPRD Riau saat ditemui di ruangannya sedang tidak berada ditempat. Salah seorang stafnya menyampaikan kalau ia sedang sakit. Dihubungi beberapa kali dan dikirimkan pesan singkat juga belum ia balas.(*)