Riau12.com - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sama sekali tidak menganggarkan anggaran bantuan hibah untuk rumah ibadah, khususnya mesjid tahun 2017 mendatang. Minimnya data yang dimiliki menjadi salah satu penyebabnya.

"Untuk rumah ibadah, di APBD Murni 2017 juga belum ada. Salah satu penyebabnya, pendataan mesjid yang kurang maksimal," kata Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau kepada wartawan di ruangannya, Senin (19/12/16).

Politisi Demokrat ini pun meminta Pemprov Riau melalui Biro Kesra untuk membuat surat kepada seluruh kepala daerah yang ada, supaya bisa membantu dalam mendata seluruh mesjid yang ada di wilayahnya.

"Termasuk lokasi, titik, terus keadaan mesjid, jumlah penduduk. Jadi mesjid yang dibantu itu betul-betul memang yang butuh bantuan, tidak salah alamat bantuannya," ungkap politisi Kuansing ini.

Ia pun tidak pungkiri jika setiap anggota dewan reses, banyak mesjid yang terbengkalai dan tidak mendapat perhatian atau bantuan dari pemerintah. Untuk itu, surat permintaan dari Biro Kesra untuk seluruh kepala daerah sangat diperlukan.

"Mungkin, karena dia memang tidak dapat akses ke Pemprov. Tidak bisa membuat proposal, tidak bisa connect ke Pemprov. Sehingga mereka dibiarkan begitu saja, kita tidak mau lagi seperti itu," tutupnya. (r12/rt)