"Pemprov dalam hal ini Biro Kesra tidak mengajukan anggaran beasiswa ke kami. Mereka tidak mempunyai data valid terkait beasiswa ini," kata Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau kepada wartawan, Senin (19/12/16).

Biro Kesra sebutnya, tidak ingin jika nantinya beasiswa yang dicairkan, tidak tepat sasaran. Ia menambahkan, untuk apa dianggarkan sesuatu jika nantinya tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada.

"Jangan nanti kita anggarkan banyak, ternyata tidak bisa dicairkan. Karena proses verifikasi data tidak cocok dengan yang sebenarnya. Ini kan bermasalah. Mengapa kita taruh di situ uangnya," ungkap politisi Demokrat ini.

Selain itu, politisi Kuansing ini menyarankan agar dalam melakukan pendataan beasiswa, Biro Kesra menggunakan sistem komputerisasi berbasis online. Sistem manual yang digunakan selama ini menurutnya tidak efektif.

"Cara manual itu banyak kekurangannya. Banyaknya mahasiswa menjadi sulit disortir, makanya cara komputerisasi yang efektif," singkatnya.(r12/rt)