Riau12.com - PEKANBARU - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan Pemprov Riau mendapat sorotan dari pimpinan DPRD Riau. Serapan anggaran di delapan SKPD di bawah 65 persen.

Ada delapan SKPD yang serapan anggarannya masih mini. Delapan SKPD yang dimaksud yakni, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 29,43 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 34,58 persen, Dinas Perkebunan 40,13 persen, RSUD Petala Bumi 53,50 persen, BPKAD 56,32 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58,79 persen, Diskominfo 60,35 persen dan BPPD Riau 61,52 persen.

"Kita sudah menerima LHP dari BPK tentang kinerja sejumlah SKPD. Seharunya di akhir tahun ini, serapan sudah mencapai 90 persen," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau.

DPRD Riau sebutnya, berencana akan memanggil delapan SKPD yang dimaksud melalui Komisi terkait. Pihaknya ingin mengetahui apa penyebab serapan anggaran di delapan SKPD tersebut dan mencari jalan keluarnya.

"Mungkin ada kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka tidak dapat dilaksanakan atau terlihat di sana akibat kelalaian SKPD sendiri. Kalau itu, nanti akan keluar rekomendasi kita kepada gubernur untuk mengganti Kepala SKPD terkait," ujarnya.

Saat disinggung apakah persoalan ini ada kaitannya dengan kosongnya posisi wakil gubernur Riau. Politisi Demokrat ini menegaskan bahwa hal itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apalagi persoalan SKPD merupakan tanggungjawab gubernur.

"Tidak ada pengaruhnya. Karena wakil gubernur memiliki tupoksinya sendiri. Selain membantu gubernur terkait dengan narkotika, kebakaran hutan," tutupnya. (r12/rt)