Riau12.com - PEKANBARU - Komisi B DPRD Riau menyesalkan provinsi dengan lautan yang luas belum memiliki pelabuhan perikanan sehingga banyak mengalami kerugian baik bagi masyarakat maupun daerah sendiri.
    
"Dampaknya dengan ada pelabuhan harga ikan oleh nelayan bisa naik karena pembeli datang bertemu langsung nelayan. Tidak seperti sekarang, nelayan pulang ke rumah lalu dibeli tengkulak," kata Anggota Komisi B DPRD Riau, Firdaus di Pekanbaru, Rabu.
    
Dengan demikian, lanjutnya, kesejahteraan akan tercapai, tidak seperti sekarang karena langsung dibawa ke pasar. Tidak ada lagi dua tangan karena langsung ditawar pembeli dengan harga bersaing.
    
Lebih lanjut dia mengaku heran dengan kondisi yang ada di Riau dimana pos perikanan berada di Dumai, padahal yang banyak itu di Rokan Hilir. Akibatnya ikan yang ditangkap di Rokan Hilir banyak dibawa ke Sumatera Utara untuk diekspor.
    
"Selama ini saya menilai seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Riau tak mau bekerja. Buatlah pelabuhan seperti di luar negeri mana ada tengkulak, kapal saja berjejer indah," ungkapnya.
    
Tidak adanya pelabuhan juga juga mengakibatkan sulitnya pendataan nelayan dan juga kapal besar yang harus membayar pajak retribusi. Jika ada pelabuhan bisa dilihat ada berapa kapal yang bersandar sehingga jelas apa kegiatannya.
    
Tapi dengan kondisi sekarang belum adanya pelabuhan tersebut, akan mempermudah masuknya barang barang ilegal dari negara luar kepada provinsi Riau ini. Kapal ekspor impor itu sekaligus membawa barang ilegal ubtuk kemudian pergi dengan dalih membawa ikan.
    
"Itu karena tidak ada yang memantau, kalau pelabuhan ada otomatis mereka harus ke pelabuhan dulu jadi hal yang seperti itu bisa di minimalisir," tuturnya.
    
Sekretaris DKP Riau, Nafilson mengatakan sudah ada pembangunan Pelabuhan Ikan di Tanjung Samak, Kabupaten Indragiri Hilir tapi belum beroperasi dan tidak terurus. "Saya mohon maaf karena tidak diurus. Seandainya diurus tentu akan dapat pendapatan, paling kurang kapal yang bersandar saja," ucapnya.(ant)