"Tiga instansi yang terancam dihapus itu, urusannya pusat yang punya. Ada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau," sebut Hazmi Setiadi, Ketua Pansus Raperda SOTK kepada wartawan, Jumat (09/09/16).

Namun demikian, keberadaan tiga instansi tersebut masih dibutuhkan daerah. Seperti badan perbatasan yang akan menjaga perbatasan daerah, Kesbangpolinmas untuk melihat politik daerah dan BPBD untuk menanggulangi bencana daerah.

"Bagaimanapun kita masih butuh, tiga intansi itu ada di Provinsi Riau. Berhubung Undang-undang juga belum dicabut, nanti kita coba masukkan dalam pasal-pasal," ungkap ketua Komisi A DPRD Riau ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam Raperda SOTK yang tengah dibahas, ada pemisahan dan penggabungan SKPD. Salah satunya penggabungan dinas pendidikan dan kebudayaan yang nantinya akan berdiri sendiri-sendiri.

"Nanti akan kita undang juga asisten dan Sekda untuk membahas ini. Masih ada tarik menarik dalam pembahasan SOTK ini," tutup politisi PAN ini. (r12/rt)