"Dari laporan tim Karlahut kepada saya, ada enam perusahaan yang melakukan pembakaran. Saya sudah mengantongi datanya," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Senin (15/08/16). 

Meskipun tidak merinci enam perusahaan yang dimaksud, pihaknya meminta Gabungan Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu untuk segera menindaklanjuti persoalan ini dengan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. 

"Kami meminta cepat ditindak dan kami DPRD Riau tidak akan membela perusahaan. Kita inginnya adalah semacam efek jera kepada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menyebut, saat ini presiden dan instansi terkait terus memantau kondisi kebakaran lahan dan hutan di Riau. Langkah ini menurutnya perlu diapresiasi semua pihak, apalagi ada dampak positif dengan langkah tersebut. 

"Helikopter yang sedang beroperasi saat ini menggunakan dana dari APBN," tutup politisi Demokrat ini. (r12/rt)