Langkah ini menurut wakil rakyat perlu dilakukan. Terutama kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno yang serapan anggaran diinstansinya, baru mencapai lima persen.

"Angka lima persen itu sangat tidak masuk akal, kalau seperti itu, nanti efektifnya hanya dapat dilakukan dalam tiga bulan terakhir ini saja," kata Asri Auzar, anggota DPRD Riau dari Partai Demokrat, Kamis (11/08/16).

Oleh sebab itu, ia meminta gubernur Riau untuk mengambil tindakan tegas. Jika perlu, gubernur mengganti kepala SKPD yang dimaksud dengan pejabat yang mampu meningkatkan serapan anggaran diinstansi yang dipimpinnya.

"Yang seperti ini jelas sangat tidak wajar, karna pelaksanan program terutama pada semester ke dua ini, idealnya sudah berada di atas angka 60 persen. Seluruh SKPD mulai menunjukkan hasil program kerjanya," ungkap politisi asal Rokan Hilir ini.

Lebih lanjut, ia juga meminta kepada seluruh SKPD yang ada, agar tidak menjalankan program kerjanya di akhir tahun anggaran. Jika tetap mengerjakan program kerja di akhir tahun, maka mutu pengerjaannya, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah hukum nantinya.

"Belakangan ini bisa kita lihat pemerintah setiap tahunnya selalu melakukan serapan anggaran besar di akhir tahun, sedangkan mutu pengerjaannya tidak bagus. Jika hal ini terus dilakukan, dikhawatirkan akan ada masalah hukum," singkatnya.(r12/rt)