"Kalau tidak diputuskan juga siapa ketua dewan dan wakil gubernur segera, maka kita akan boikot kepentingan Pemprov di DPRD Riau. Lewat paripurna dan sebagainya. Selain PPP, ada juga PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, PKS, Hanura, NasDem, PAN dan PKB," kata Husaimi Hamidi, Wakil Ketua DPW PPP Riau kepada wartawan, Sabtu (23/07/16).

Ancaman ini tentunya akan dilakukan pihaknya setelah menyepakati pemberian batasan waktu kepada gubernur Riau untuk memutuskan nama ketua dewan dan wakil gubernur Riau. Batasan waktu ini akan disepakati dalam pertemuan lintas partai politik yang akan dilaksanakan Minggu besok.

"Apa yang kita lakukan ini murni untuk masyarakat Riau, kita berjuang untuk masyarakat. Sudah terlalu lama dua posisi strategis itu kosong, mudah-mudahan dengan desakan ini, gubernur segera memutuskan siapa ketua dewan dan wakil gubernur," ungkapnya.

Anggota Komisi C DPRD Riau ini pun menyebut, dengan kosongnya jabatan ketua dewan dan wakil gubernur, sedikit banyaknya telah mempengaruhi serapan APBD Riau yang sampai saat ini hanya di bawah 30 persen.

Sebelumnya, ia mengatakan jika sejumlah partai politik sudah menemui ketua DPP Golkar, Setya Novanto guna membicarakan hal ini. Partai politik yang hadir saat itu yakni, PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PAN, PKB dan Demokrat.

"Kata Pak Setya Novanto, sebelum Rakernas Golkar, ia akan mengirim Sekjend nya ke Riau," tutup politisi asal Rokan Hilir ini sembari menegaskan jika posisi ketua dewan dan wakil gubernur merupakan hak nya Golkar.(r12/rt)