"Kita minta PT Jamkrida segera gelar RUPS. Karena, RUPS ini sebenarnya kan sudah diatur, sudah seharusnya mereka mengikuti aturan itu," kata Yulisman, anggota Komisi C kepada wartawan, Selasa (24/05/16).

Desakan menyegerakan RUPS ini juga tidak terlepas dari permintaan Plt gubernur Riau kepada para pemegang saham atau manajemen PT Jamkrida. Plt gubernur Riau meminta untuk disegerakan RUPS.

"Jadi, mereka harus mengikuti apa yang sudah diatur, menggelar RUPS secara rutin setiap tahun, apalagi Plt Gubernur juga sudah menginstruksikannya," ungkap anggota dewan Dapil Inhu-Kuansing ini.

Lebih lanjut ditegaskannya, dalam APBD Murni 2016, anggota dewan sama sekali tidak memberikan anggaran untuk PT Jamkrida. Hal ini juga berlaku untuk BUMD lain yang ada di pemerintah Provinsi Riau.

"Desakan melakukan RUPS ini tidak terlepas dari upaya kita untuk mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh PT Jamkrida selama ini dan berbagai persoalan lainnya di PT Jamkrida," jelasnya.

Terakhir, selaku komisi yang membidangi BUMD, pihaknya akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap PT Jamkrida. Jika nantinya dalam RUPS dilakukan pemilihan direksi dan komisaris yang baru, maka hal itu harus dilakukan secara transparan.

"Intinya, kalau ada pemilihan, mesti dilakukan secara transparan, sesuai mekanisme dan berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2008 tentang BUMD," tutupnya.(r12/rt)