Ketua komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan, pihaknya saat ini masih mematangkan dan mengkaji aturan terlebih dulu, dengan sejumlah mitra kerja terkait, di antaranya pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan UPT seluruh Provinsi yang ada di RIau.

" Kita memang belum akan melanjutkan pemanggilan perusahaan tersebut, karena nanti kita akan matangkan dulu aturannya dengan pihak Dispenda dan juga pihak Samsat. Kalau perlu kita juga akan lakukan koordinasi dengan pihak Polda Riau,"ujar Aherson

Lebih lanjut dikatan politisi Demokrat ini, pihaknya harus mematangkan kajian dan aturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dikemudian hari jika pajak alat berat itu diberlakukan. Namun demikian, Komisi C DPRD Riau tetap  bersikukuh untuk perusahaan alat berat tersebu agar dikenakan pajak agar PAD Riau dapat bertambah.

 

" Kita cari aturannya dulu, agar tidak tumpang tindih. Kalau menurut kita, itu tetap harus dikenakan pajak. Berkemungkinan kita akan lakukan pertemuan dengan mitra kerja pada minggu depan," tuturnya.(r12/drc)