Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kuansing, Rustam Effendi, kepada wartawan di Teluk Kuantan, Rabu (10/2/2016). Apalagi, sebutnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuansing, Drs H Syoffaizal MSi, bersama Camat Logas Tanah Darat (LTD) sudah melaporkan kasus ini hampir tiga pekan lalu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan tersebut.

"Kami minta kasus ini ditindaklanjuti dan diproses aparat," tegas politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut. Pasalnya, dokumen KTP dan KK palsu ditemukan beredar di masyarakat pendatang yang berdomisili di wilayah perbatasan yang bekerja di sektor perkebunan. Sebanyak 11 KTP dan KK palsu ditemukan

"Untuk dua KTP dan dua KK, warga harus membayar uang jasa sebesar Rp500 ribu kepada pemalsu. Di identitas yang dipalsukan itu, tanda tangan kepala dinasnya di-scan, sedangkan stempel terlihat lebih besar dari yang di KTP-elektronik. Sedangkan KTP itu adalah KTP SIAK yang masa berlakunya tidak berlaku lagi sejak 1 Januari tahun lalu," ungkapnya.(r12/hr)