"Banyak karyawan di perusahaan yang perusahaannya sudah bekerjasama dengan BPJS, susah mendapatkan pelayanan BPJS nya. Apakah karena poliklinik di areal mereka bekerja tidak bekerjsama dengan BPJS atau seperti apa," kata Masnur, Ketua Komisi E DPRD Riau dalam hearing, Rabu (03/02/16).

Kemudian, masyarakat juga mengeluhkan penggunaan kartu BPJS yang pelayanannya sangat lambat di rumah sakit. Pihak rumah sakit sebutnya, sering beralasan dengan alasan yang tidak logis.

"Rumah sakit sering beralasan kamar penuh, namun untuk pelayanan umum, kamarnya kosong. Padahal, mereka juga sama-sama membayar. Masyarakat menilai proses BPJS berbelit-belit," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Suheri, Kepala Departemen Pemasaran dan Peserta BPJS Regional II Wilayah Riau, Jambi Sumbar, Kepri mengapresiasi hearing yang dilaksanakan. Hal ini supaya tidak ada lagi prasangka buruk dari masyarakat terhadap BPJS.

"Mungkin ada dugaan BPJS tidak mau, poliklinik kerjasama harus ada kompetensi, masalah izinnya ada standar untuk dokter dan ruangan, jadi bukan jita tidak mau kerjasama terhadap poliklinik yang dimaksud. Poliklinik mesti kerjasama dengan BPJS," ungkapnya.

Suheri pun mengakui, memang persoalan kamar penuh mengakibatkan kurangnya jumlah rumah sakit yang tidak mampu melayani masyarakat yang sudah masuk kategori peserta BPJS.(r12/rt)