"Waktu yang menjadi alasan mereka, itu pandai-pandai mereka saja. Kepala SKPD nya tidak mampu bekerja," kata Muhammad Adil, anggota Komisi E DPRD Riau kepada wartawan, Selasa (29/12/15).

Mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini pun mengkritisi kinerja Plt gubernur Riau yang dianggapnya tidak bisa mengawasi bawahannya. Plt gubernur Riau pun diminta untuk melakukan evaluasi seluruh SKPD yang ada.

"Sebagai seorang pemimpin, Plt tidak mampu mengontrol anak buahnya, makanya jadi begini, SKPD tidak jalan, dia diam saja. Kesannya seperti ada kesengajaan di antara mereka," ungkap politisi Hanura ini.

Kendati tidak mengetahui persis total anggarannya, ia menyebut, dalam APBD Murni tahun 2016 masih dianggarkan anggaran untuk beasiswa. Ia pun tidak ingin, apa yang terjadi di 2015, terulang lagi di tahun 2016.

"Katanya hasil assesment, apa memang begitu hasil assesment. Plt, yang tidak mampu bekerja, ganti saja, daripada menghabiskan anggaran daerah saja," tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, penyaluran beasiswa yang biasa diberikan setiap tahunnya, pada 2015 ini tampaknya ditunda hingga tahun depan. Hal ini diakui oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Riau, Oyong Ezeddin.

Dijelaskannya, kemungkinan penundaan penyaluran beasiswa untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa Strata Satu (S1) di Riau yang kurang mampu itu disebabkan oleh waktu penyaluran yang pendek. Sementara di sisi lain, katanya, penyaluran beasiswa tersebut tentu perlu beberapa langkah yang harus dilalui, seperti verifikasi data yang masuk di pihaknya.

"Data yang masuk itu kan harus diverifikasi. Kita interview juga para pemohon tersebut. Sementara sebagaimana yang kita tahu, waktu pelaksanaan APBD Perubahan kita cuma beberapa hari," dalihnya. (r12/rt)