PEKANBARU,Riau12.com-Wakil Rakyat Provinsi Riau menduga ada pengemplangan pajak atau kebocoran terhadap pendapatan negara dari sektor pajak perusahaan yang diduga melibatkan oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pajak untuk perusahaan yang bergerak di perkebunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus HTI yang dibentuk DPRD Riau, Suhardiman Ambi, Selasa (22/12/2015) di Pekanbaru.
Dikatakannya, hasil temuan pansus menunjukkan, selain keterlibatan perusahaan, penagih dan aparatur pemerintah, pihak pemungut pajak diduga juga ikut terlibat.
"Temuan itu sudah kami sampaikan di paripurna. Kami menemukan hasil pengemplangan pajak di beberapa lini. Perusahaan, aparatur, termasuk dari pihak pajaknya," terang Suhardiman Amby
Dijelaskannya, lebih kurang 70 perusahaan sawit dan Hutan Tanaman Indutri (HTI), ada sebanyak 301 ribu hektare lebih lahan yang tidak disetorkan pajaknya ke negara.
"Perusahaan yang tidak berizin langsung dieksekusi. Bisa saja wilayah kawasannya dikembalikan, dan yang HPL dibalikkan ke masyarakat," katanya.
Dirinya berpendapat, hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan, DJP, dan pemerintah selalu berkilah dengan adanya undang-undang. Sehingga data-data yang dimiliki instansi tersebut sangat sulit untuk diminta.
"Kami menduga ada yang bermain di wajib pajaknya ataupun penagihnya," tukasnya.
Laporan yang disampaikan tim Pansus Lahan dalam paripurna itu, total perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan kehutanan, yakni sebanyak 570 perusahaan. Dengan rincian perkebunan kelapa sawit 288, pengelolaan hasil kelapa sawit 121, kebun yang terintegrasi dengan perusahaan kelapa sawit sebanyak 104 perusahaan sedangkan perusahaan kehutanan ada 58 perusahaan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak Direktora Jendral Pajak (DJP) Kantor Wilyah Riau dan Kepulauan Riau membantah adanya keterlibatan oknum dalam DJP sendiri yang terlibat dalam meloloskan pajak perusahaan sehingga merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Humas DJP Kanwil Riau Kepri, Marialdi mengatakan, pihaknya berani menjamin tidak ada keterlibatan oknum DJP seperti yang dituduhkan Suhardiman.
"Tanggapan kami seperti itu. Tidak ada oknum kita yang main main-main seperti itu," katanya.
Jikapun ada oknum dari DJP yang terlibat dalam kasus pengemplangan pajak itu, ditegaskannya akan ditindak tegas.
"Tangkap dan penjarakan saja. Dan kami akan menindak," tegasnya.(r12/hr)
Komentar Anda :
