Sejak awal pembukaan, suasana muktamar memanas. Pidato Mardiono yang masih berstatus Plt Ketua Umum disambut teriakan berlawanan:  “ketua baru”dan “lanjutkan”. Tegangan memuncak hingga terjadi kericuhan saat Mardiono keluar ruangan, disertai adu mulut, dorong-dorongan, dan pelemparan kursi. Aparat keamanan turun tangan meredakan situasi.

Mardiono kemudian mempercepat jalannya muktamar dan menetapkan dirinya sebagai ketua umum melalui aklamasi yang dipimpin Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara. Ia berdalih keputusan itu diambil karena kondisi darurat.

“Sebanyak 80 persen pemilik suara menyetujui percepatan ini,” ujar Mardiono.

Namun, kubu Agus Suparmanto menolak hasil tersebut dan menggelar sidang tandingan, menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono, serta secara aklamasi menetapkan Agus sebagai ketua umum periode 2025–2030.

Dua Kubu, Dua Klaim Sah

Ketua Bidang Hukum DPP PPP, Andi Surya Wijaya, membela Mardiono dengan menyebut aklamasi kubu Agus tidak sah.

“Memang hanya Pak Mardiono yang memenuhi syarat. Klaim kubu Agus itu ilegal,” ujarnya.

Sementara itu, kubu Agus melalui Sekretaris Steering Committee, Rusman Yakob, menegaskan sidang yang dipimpin Amir Uskara cacat prosedur karena dianggap bagian dari tim Mardiono.

“Muktamirin kemudian menunjuk SC melanjutkan sidang hingga paripurna, dan aklamasi Agus sah secara konstitusional," tegas Rusman.

Kubu Agus bahkan menggelar tasyakuran di Discovery Ancol, dihadiri sejumlah tokoh PPP, termasuk Romahurmuziy, yang disebut sebagai “mastermind” muktamar versi mereka.

Ujian Besar PPP Menjelang Agenda Politik Nasional

Dengan dua klaim kepemimpinan yang saling bertolak belakang, PPP kini menghadapi ujian besar: apakah partai mampu menyatukan kembali barisan, atau justru terjebak dalam dualisme yang dapat merugikan menjelang agenda politik nasional mendatang.

Catatan: Konflik internal ini menjadi sorotan publik karena terjadi di saat PPP tengah mempersiapkan strategi politik untuk pemilu mendatang, dan bisa berdampak pada citra partai di mata konstituen.