Banyak kader menilai keputusan itu penuh kejanggalan dan tidak sesuai mekanisme partai. Bendahara DPC PDIP Kuansing, Karyono, bahkan menyebut SK tersebut lahir tanpa dasar yang jelas.

“Pembebasan tugas Pak Halim sangat tidak berdasar. SK Plt itu terbit 24 Juli 2025, atas usulan DPD PDIP Riau di hari yang sama, padahal saat itu Sekjen Pak Hasto masih ditahan. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Karyono, Jumat (5/9/2025) di Telukkuantan.

SK Sarat Kejanggalan

Menurut Karyono, meski SK diterbitkan 24 Juli, dirinya baru menerima salinan pada 6 Agustus 2025. Ia bahkan menyebut ada tanda-tanda janggal sejak Kongres Nasional PDIP di Bali.

“Nama Pak Halim masih tercatat sebagai Ketua DPC Kuansing. Tapi ketika ambil ID card, fotonya sudah diganti dengan Satria. Itu ditempel belakangan,” katanya.

Bantahan Soal Kantor Disegel

Salah satu alasan penunjukan Plt Ketua adalah laporan bahwa kantor DPC PDIP Kuansing disegel Halim. Namun, hal ini dibantah keras oleh Karyono.

“Kantor tidak pernah disegel. Saya tinggal di belakangnya, dan aktivitas organisasi berjalan normal. Dana abadi lancar, rapat juga rutin, tidak ada alasan menyebut ketua tidak aktif,” tegasnya.

Pleno PAC Memanas

Sementara itu, ketika Halim bersama Karyono dan Enni Lesmaneti dipanggil ke DPP untuk klarifikasi pada 29 Agustus, Plt Ketua Satria justru menggelar pleno PAC. Rapat itu mengagendakan rekomendasi calon Ketua DPC dan DPD Riau.

Pleno tersebut dinilai cacat prosedur karena unsur pimpinan tidak lengkap. “Sekretaris sedang di DPP, tapi rapat tetap jalan. Bahkan instruksi untuk menghentikan rapat dari DPP diabaikan,” ungkap Karyono.

Hasil pleno pun membuat situasi makin panas, karena mayoritas PAC merekomendasikan Kordias sebagai Ketua DPD PDIP Riau, bukan Zukri.

Zukri Dinilai Biang Kerok

Karyono menuding Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, sebagai biang kerok kegaduhan di Kuansing. Menurutnya, Zukri sengaja menyingkirkan Halim agar tidak bersuara dalam Kongres.

“Zukri ini mengawut-awut PDIP Kuansing. Dia takut Pak Halim bersuara soal komitmennya di kongres, makanya dijegal dari sekarang,” katanya.

Kader Minta SK Ditinjau Ulang

Mayoritas kader PDIP Kuansing kini menyerukan agar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meninjau ulang SK Plt Satria Mandala Putra. Mereka ingin Halim dikembalikan sebagai ketua agar partai kembali solid.

“Kalau tidak ditinjau, kader akan terus terpecah. Kami minta Ibu Megawati mendengar suara akar rumput,” pungkas Karyono.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi GoRiau.com kepada Zukri pada 13 Agustus 2025 belum mendapat tanggapan.