Dari Joget Viral hingga Pernyataan Kontroversial, Lima Anggota DPR RI Dinonaktifkan Partai
Riau12.com-JAKARTA – Sejumlah partai politik mengambil langkah drastis dengan menonaktifkan lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyusul gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah. Langkah itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab partai atas sikap dan pernyataan anggota dewan yang dinilai melukai hati rakyat.
NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI. Keputusan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, diterbitkan Minggu (31/8/2025).
“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian isi surat tersebut.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, membenarkan kabar ini. Sebelumnya, Sahroni juga sudah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR dan dipindahkan ke Komisi I. Sedangkan Nafa Urbach diketahui menjabat Bendahara Fraksi NasDem sekaligus anggota Komisi IX DPR.
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Langkah serupa juga ditempuh Partai Amanat Nasional (PAN). Dua anggota fraksinya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, resmi dinonaktifkan mulai 1 September 2025.
DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudara Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN, berlaku mulai Senin, 1 September 2025,” ujar Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, dalam keterangan resminya.
Keputusan ini menyusul viralnya video Eko dan Uya berjoget dalam sidang tahunan MPR, yang menuai kecaman publik. Keduanya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media sosial dan berjanji memperbaiki diri.
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir
Partai Golkar tak ketinggalan. Sekjen Golkar, Sarmuji, mengumumkan penonaktifan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.
Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025, kata Sarmuji.
Adies sebelumnya dikecam karena pernyataannya mengenai rencana kenaikan tunjangan DPR. Meski sempat diklarifikasi, publik terlanjur menilai pernyataan tersebut tak pantas di tengah situasi politik yang memanas.
Partai Tegaskan Aspirasi Rakyat Prioritas
Tiga partai menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat. Mereka menegaskan aspirasi rakyat adalah prioritas utama, dan setiap kader wajib menjunjung tinggi etika serta kepekaan sosial dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
Komentar Anda :
