Ketua DPC PKB Kuansing itu mengaku banyak keluhan dari BUMD terkait fenomena negative ini. Tentunya, hal ini menjadi peringatan awal agar seluruh aparatur di Pemprov Riau mengevaluasi diri.

Ia mendapatkan informasi adanya OPD yang justru cawe-cawe di BUMD. Mulai dari menekan proposal hingga minta rekomendasi agar dibantu proposal pendidikan pribadi.

"Ini kan memalukan, sebagai pejabat, hendaknya saat melanjutkan pendidikan cukuplah dengan dana sendiri. Banyak anak-anak muda di Riau yang perlu bantuan agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan sarjananya, bukan pejabat harusnya," ujar Cak Mus, sapaan akrabnya, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, inspektorat harus menjadi buffer atau penahan awal, agar OPD tidak salah dalam menjalankan anggaran, bukan menjadi instasi preman yang kerjanya hanya menekan-nekan OPD lainnya.

Ia menilai, jika pimpinan OPD tidak tegak lurus berbaris sesuai arahan Gubernur Riau, dirinya menyarankan untuk mundur.

"Jika pimpinan OPD tidak lurus berbaris sesuai arahan Gubernur, silahkan mundur, letakkan jabatan, itu lebih baik, dengan tidak menambah pikiran, dan kerja Gubernur di awal tugas ini," tegasnya.

"Cak Mus menyebut, telah terjadi tata kelola keuangan tidak sehat yang dilakukan oleh OPD, sehingga menyebabkan defisit. Inilah bentuk lemahnya pengawasan internal di inspektorat," pungkasnya.(***)

Sumber: Cakaplah