Kegiatan ini turut dihadiri Direktur PT Riau Petroleum, Prof Husnul Kausarian, BSc (Hons), MSc, PhD, Kepala Kejati Riau Akmal Abbas, Wakajati Rini Hartatie, Plt Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Helmi, serta jajaran direktur anak perusahaan PT Riau Petroleum.

Dalam sambutannya, Prof Husnul menyatakan bahwa PT Riau Petroleum akan terus berinovasi dalam bidang migas guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

"Sebagai BUMD, kami hadir bukan sekadar pelaku bisnis, tetapi sebagai penopang keuangan daerah," ujarnya.

Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh PT Riau Petroleum, khususnya dalam hal pendampingan hukum. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor usaha dan lembaga hukum demi mewujudkan tata kelola yang akuntabel.

"Penandatanganan ini bukan seremoni belaka, tapi harus menjadi dasar kerja nyata. Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa migas dan pertanian adalah sektor prioritas dalam pembangunan nasional," jelasnya.

Plt Karo Ekonomi Setdaprov Riau, Helmi, yang mewakili Gubernur Riau, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung langkah strategis BUMD dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

"Kami mendukung penuh upaya BUMD, termasuk PT Riau Petroleum, dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Peran perusahaan ini sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Riau," paparnya.

Kolaborasi antara PT Riau Petroleum dan Kejati Riau diharapkan menjadi pondasi untuk memperkuat sistem hukum, transparansi, serta efisiensi operasional di sektor migas. Dengan dukungan lintas sektor, Riau Petroleum diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. (***)

Sumber: Goriau