Menanggapi hal ini, Ketua DPP PPP Bidang Lazis yang juga anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, menyatakan bahwa perubahan jadwal tersebut tidak bisa disebut sebagai penundaan.

“Muktamar ini seharusnya memang dilaksanakan pada 2025, bisa di awal, tengah, atau akhir tahun. Jadi tidak tepat jika disebut mundur. Kalau digelar 2026, baru itu penundaan,” ujar Ikbal pada Selasa (29/4/2025).

Ikbal menambahkan, perubahan jadwal turut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberangkatan kader untuk menunaikan ibadah haji serta agenda politik nasional yang sedang berlangsung.

"Jika dipercepat, persiapannya tidak maksimal. Agustus-September lebih cocok, dan kita juga ingin mengundang Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.

Sebelumnya, jadwal Muktamar direncanakan pada April 2025 sesuai hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Namun, PPP memutuskan untuk menggeser jadwal tersebut dengan alasan kesiapan peserta dan potensi tidak terpenuhinya kuorum, mengingat banyak kader akan berangkat haji pada Mei 2025.(***)

Sumber: Goriau