“Berbagai studi, seperti yang dilakukan Prihatini dan Wardani, menunjukkan bahwa jadwal pemilu yang dilakukan secara serentak justru memberatkan caleg,” ujar Delia.

Salah satu tantangan terbesar adalah jadwal kampanye yang bersamaan dengan pemilihan presiden. Hal ini membuat caleg dari partai kecil sulit mempromosikan diri karena fokus pemilih lebih tertuju pada kontestasi nasional.

Tak hanya itu, studi yang dilakukan oleh Burhanuddin pada 2024 menemukan bahwa pemilu serentak justru meningkatkan praktik politik uang atau vote buying.

“Money politics dalam pemilu serentak meningkat karena tingginya biaya politik yang bersifat transaksional,” tambah Delia.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, yang menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia.

“Biaya untuk mencalonkan diri sangat tinggi. Ini bukan hanya dirasakan oleh kami, tapi juga oleh peserta pemilu yang menghadapi kerasnya persaingan politik,” jelas Delia.

Menurutnya, penelitian Burhanuddin juga menunjukkan bahwa pembelian suara semakin dinormalisasi oleh pemilih. Faktor lingkungan sosial turut berperan dalam membuat praktik ini dianggap wajar.

Sebagai solusi, Puskapol UI merekomendasikan model pemilu yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019.(***)

Sumber: Goriau