Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya menyampaikan bahwa pelantikan bagi kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) masih dalam pembahasan dan belum bisa dipastikan berlangsung pada 6 Februari 2025.

"Tanggal pelantikan sedang dibicarakan di tingkat pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. Nanti Senin kita sampaikan hasilnya," ujar Tito, Jumat (31/1/2025).

Menanggapi hal ini, Abdul Wahid menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti keputusan pemerintah, termasuk jika jadwal pelantikan mengalami perubahan.

“Saya sudah mendengar kabar kemungkinan pelantikan diundur setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan dismissal. Kita ikut saja keputusan presiden,” katanya, Jumat (31/1/2025).

Meski belum ada kepastian, Wahid mengaku telah mempersiapkan segala kebutuhan menjelang pelantikan, termasuk mengukur baju yang akan dikenakannya pada acara tersebut serta menggelar doa syukuran.

"Saya sudah menyiapkan baju pelantikan dan menggelar doa syukuran," ungkap Ketua DPW PKB Riau itu.

Hingga kini, pemerintah pusat masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan jadwal resmi pelantikan kepala daerah, sementara para gubernur dan bupati terpilih menunggu kepastian dari Mendagri. (***)

Sumber: Goriau